Terhadap ASN yang Ikut Organisasi HTI, Ini Sikap Ganjar
SEKITARPANTURA.COM,SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku lebih senang melakukan pendekatan humanis terhadap aparatur sipil negara (ASN) yang ikut organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pendekatan dialog lebih mungkin dilakukan dalam melakukan penyadaran agar tidak ada kesan diskriminasi. Menurutnya, Mendagri Tjahjo Kumolo tidak perlu terburu-buru mengumumkan siapa pengikut HTI sebagai bentuk pemberian saknsi.
"Saya sebenernya lebih seneng untuk mereka tidak disibratke (dikucilkan), tapi dirangkul dan diajak bicara. Istilahnya kembali ke ideologi bangsa lebih baik. Wong ya sedulure dewe, sopo reti deknen lagi punya pikiran yang berbeda kemudian sadar, itu kan lebih baik," ungkap Ganjar.
Ganjar menilai, keinginan Mendagri Tjahjo Kumolo yang akan mengumumkan ASN dan dosen yang terlibat dengan HTI untuk ditahan. Mendagri sebaiknya menunda keinginan tersebut dengan merangkul mereka terlebih dulu agar sadar. Jika tidak berhasil, maka tindakan berikutnya baru bisa dilaksanakan.
"Alangkah baiknya jika negara bersikap begitu, masyarakat mengikuti. Masalah mudaratnya juga dilihat. Kalau banyak mudaratnya, ya dihentikan," terangnya.
Mantan pimpinan Komisi II tersebut menegaskan tidak mendata siapa saja ASN di lingkupnya yang terlibat. "Tidak mendata, karena kita gak tahu. Kalau ada info masuk, kita ajak berbincanglah," tambahnya.
Belajar dari kejadian Organisasi Papua Merdeka dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Ganjar meyakini mereka bisa menerima Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jateng, Muhammad Arief Irwanto mengatakan, jika ketentuannya HTI dilarang, maka PNS di lingkupnya harus taat. Pasalnya, PNS juga sudah mengikat sumpah yang diikrarkannya saat menjabat.
"Kita belum punya data soal PNS yang terlibat dengan HTI. Jadi belum ada upaya apa-apa," terang Arief.
Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono mengatakan, unjuk rasa atau demo yang dilakukan masyarakat harus mendasari pada aturan undang-undang. Penyampaian pendapat di muka umum boleh dilakukan, di mana tidak boleh mempertentangkan suku, ras, dan agama, serta menjaga ketertiban.
"Dia harus mendukung ideologi Pancasila. Kalau tuntutannya di luar ideologi Pancasila ya itu menyimpang atau menyalahi dari aturan pendapat di muka umum.
Soal ASN yang terlibat HTI disarankan mundur oleh Mendagri, Condro mengklaim dalam jajarannya tidak ada personel yang ikut dalam organisasi tersebut. "Di Polda tidak ada yang ikut HTI," tandasnya.
0 Response to " Terhadap ASN yang Ikut Organisasi HTI, Ini Sikap Ganjar "
Post a Comment