Penyediaan Dana Pengawasan Pilkada Serentak 2017 Dinilai Masih Kecil
 |
| ilustrasi : suarapemilih.com |
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah tak mau ambil risiko
terkait dengan kurangnya dana pengawasan yang diperlukan oleh Panwaslu
kabupaten/ kota yang akan melaksanakan pilkada serentak tahun 2017.
Untuk itu, Bawaslu Jawa Tengah terus melakukan advokasi anggaran
pengawasan ke Kota Salatiga, Kabupaten Jepara, Kabupaten Batang, Kabupaten
Banjarnegara, Kabupaten Pati, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Brebes.
Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Jawa Tengah Abhan melalui
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Teguh Purnomo di Sekretariat
Bawaslu Jateng Jalan Atmodirono 12 A Semarang.
Teguh mengatakan, dari hasil advokasi yang dilaksanakan,
teridentifikasi, hampir semua kabupaten dan kota masih menganggarkan anggaran
pengawasan jauh di bawah kebutuhan ideal yang diperlukan.
“Secara umum, anggaran pengawasan untuk pilkada serentak 2017 di 7
kabupaten/kota sebesar Rp 69.841.483.000, sementara yang saat ini disediakan
oleh pemerintah kabupaten/kota lewat penyediaan APBD 2016 baru sebesar Rp 28.078.254.000.
Jadi masih ada kekurangan sekitar
Rp 41.783.229.000,“ ujar Mantan Ketua KPU Kabubaten Kebumen ini.
Jumlah kebutuhan dan angggaran yang telah disediakan antara lain, Kota
Salatiga kebutuhan sebesar Rp 3.021.769.000 baru disediakan Rp 1.000.000.000,
Kabupaten Banjarnegara kebutuhan sebesar Rp 10.288.439.000, baru disediakan Rp
2.000.000.000, Kabupaten Batang, kebutuhan sebesar Rp 11.177.754.000, baru disediakan
Rp 2.500.000.000, Kabupaten Cilacap, kebutuhan sebesar Rp 12.775.524.000, baru
disediakan Rp 3.000.000.000, Kabupaten Jepara, kebutuhan sebesar
Rp.9.054.439.000, baru disediakan Rp.3.500.000.000, Kabupaten Pati kebutuhan
sebesar Rp 12.365.804.000, baru tersedia Rp 5.000.000.000, dan Kabupaten Brebes
kebutuhan sebesar Rp 11.177.754.000, baru tersedia Rp.11.078.254.000.
Teguh juga menambahkan, pihaknya akan terus mengkomunikasikan
dengan pihak eksekutif di 7 kabupaten/ kota tersebut. Karena, anggaran yang
cukup banyak justru ada pada pengawas pilkada garda paling depan, yaitu
pengawas TPS yang masing-masing TPS nantinya akan ada satu pengawas.
“Jika nantinya dipandang perlu, selain kami melakukan komunikasi
dengan para bupati, walikota dan sekdanya, kami juga akan melakukan audensi
dengan masing-masing DPRD kabupaten/ kota”, tambah Teguh.
0 Response to " Penyediaan Dana Pengawasan Pilkada Serentak 2017 Dinilai Masih Kecil"
Post a Comment