Transparansi Pengelolaan DD Diminta Ditingkatkan
SEKITARPANTURA.COM,PATI - Semakin bertambahnya jumlah dana desa (DD) maupun alokasi dana desa (ADD) dari tahun ke tahun, semakin meningkat pula pengawasan dalam pengelolaan anggaran tersebut. Baik yang dilakukan instansi berwenang, maupun dari masyarakat.
Untuk itu, pemerintah desa (pemdes) dalam mengelola DD maupun ADD diharapkan ke depannya untuk lebih baik lagi dan lebih transparan. Tidak hanya itu saja, perlu adanya akuntabilitas yang baik dalam hal tersebut. Dengan begitu, nantinya bisa menjadikan desa di Kabupaten Pati menjadi desa yang maju dan mandiri.
"Meski banyak yang mengawasi dalam hal pengelolaan desa, namun hal itu jangan menjadi hambatan, tantangan dan gangguan. Justrus dengan begitu, kita harus menjadi lebih bersemangat dalam mengelola DD maupun ADD untuk menjadi lebih baik lagi," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (Dispermades) Muhtar melalui Kabid Pengembangan Desa Sunaryo.
Lanjutnya, selain dilakukan secara transparan dan akuntabel, pengelolaan DD dan ADD, khususnya untuk 2019 mendatang, juga harus ada inovasi dari pemerintah desa. Hal itu supaya ada daya saing terhadap desa satu dengan desa yang lain.
Dengan begitu, menurutnya DD maupun ADD yang dikelola pemerintah desa bisa berdampak terhadap kesejahteraan bagi aparatur pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat.
Tahun anggaran 2019 yang hanya tinggal sebentar lagi, menurutnya juga harus dipersiapkan secara matang oleh pemerintah desa dalam hal pengelolaan DD dan ADD. Perencanaan yang baik dan cermat harus dilakukan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan desa.
"Selanjutnya, apa yang sudah direncanakan dan dimusyawarahkan tersebut dimasukkan di dalam APBDes. Kemudian, dilaksanakan dengan baik dengan, yang di dalamnya juga ada pola swakelola dengan melaksanakan padat karya tunai yang melibatkan masyarakat pengangguran, setengah pengangguran dan difabel," ungkapnya.
Dengan adanya program padat karya tunai tersebut, juga diharapkan pelaksanaan pengelolaan DD tepat mutu dan tepat sasaran. Yakni, tidak hanya dimanfaatkan masyarakat, tetapi juga bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pati melalui padat karya tunai.
Dalam hal ini, pihaknya juga mengimbau agar ada evaluasi dalam penatausahaan administrasi DD dan ADD. Sehingga, kedepan tata pengelolaan arsip desa bisa lebih mudah ketika dicari atau dibuka.
Untuk itu, pemerintah desa (pemdes) dalam mengelola DD maupun ADD diharapkan ke depannya untuk lebih baik lagi dan lebih transparan. Tidak hanya itu saja, perlu adanya akuntabilitas yang baik dalam hal tersebut. Dengan begitu, nantinya bisa menjadikan desa di Kabupaten Pati menjadi desa yang maju dan mandiri.
"Meski banyak yang mengawasi dalam hal pengelolaan desa, namun hal itu jangan menjadi hambatan, tantangan dan gangguan. Justrus dengan begitu, kita harus menjadi lebih bersemangat dalam mengelola DD maupun ADD untuk menjadi lebih baik lagi," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (Dispermades) Muhtar melalui Kabid Pengembangan Desa Sunaryo.
 |
| Pembekalan kepada perangkat desa terkait realisasi DD |
Lanjutnya, selain dilakukan secara transparan dan akuntabel, pengelolaan DD dan ADD, khususnya untuk 2019 mendatang, juga harus ada inovasi dari pemerintah desa. Hal itu supaya ada daya saing terhadap desa satu dengan desa yang lain.
Dengan begitu, menurutnya DD maupun ADD yang dikelola pemerintah desa bisa berdampak terhadap kesejahteraan bagi aparatur pemerintah desa, lembaga desa dan masyarakat.
Tahun anggaran 2019 yang hanya tinggal sebentar lagi, menurutnya juga harus dipersiapkan secara matang oleh pemerintah desa dalam hal pengelolaan DD dan ADD. Perencanaan yang baik dan cermat harus dilakukan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan desa.
"Selanjutnya, apa yang sudah direncanakan dan dimusyawarahkan tersebut dimasukkan di dalam APBDes. Kemudian, dilaksanakan dengan baik dengan, yang di dalamnya juga ada pola swakelola dengan melaksanakan padat karya tunai yang melibatkan masyarakat pengangguran, setengah pengangguran dan difabel," ungkapnya.
Dengan adanya program padat karya tunai tersebut, juga diharapkan pelaksanaan pengelolaan DD tepat mutu dan tepat sasaran. Yakni, tidak hanya dimanfaatkan masyarakat, tetapi juga bisa mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten Pati melalui padat karya tunai.
Dalam hal ini, pihaknya juga mengimbau agar ada evaluasi dalam penatausahaan administrasi DD dan ADD. Sehingga, kedepan tata pengelolaan arsip desa bisa lebih mudah ketika dicari atau dibuka.
0 Response to " Transparansi Pengelolaan DD Diminta Ditingkatkan"
Post a Comment